Dilengkapi BPJS, 11 Ribu Kader Posyandu Banyuwangi Tancap Gas Berburu Stunting

Banyuwangi, 17 Oktober 2023 - Pemkab Banyuwangi telah mengambil langkah proaktif dalam mendukung peran penting para kader Posyandu yang berjuang melawan stunting. Mereka memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 11.498 kader Posyandu di seluruh Banyuwangi, memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas mereka.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi untuk para kader yang dengan tekun mendampingi balita dan ibu hamil. Ia menekankan pentingnya kerjasama mereka dalam upaya menghilangkan stunting di Banyuwangi. Pada tahun 2022, Banyuwangi mencatat 2.780 kasus stunting yang secara detail tercatat. Namun, melalui berbagai upaya, hingga September 2023, angka tersebut telah turun sebanyak 356 kasus, menyisakan 2.424 kasus.

Selain perlindungan terhadap risiko, para kader Posyandu juga mendapatkan santunan kematian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Ipuk secara simbolis menyerahkan santunan kepada ahli waris para kader yang telah meninggal. Salah satu momen penting ini terjadi saat program "Bupati Ngantor di Desa" di Desa Bagorejo, Srono pada 4 Oktober 2023.

Dua kader Posyandu, Misrani dan Jamilah, adalah penerima santunan dalam program ini. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42 juta. Santunan ini diharapkan dapat memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Ahli waris Jamilah, Catur (41), menceritakan bahwa ibunya telah menjadi kader Posyandu sejak tahun 1981, dan ia sangat terharu ketika mengetahui bahwa ibunya mendapatkan santunan dari BPJS. Catur mengungkapkan rasa terimanya atas program ini, yang sangat berharga bagi seluruh keluarga kader karena melindungi mereka dari risiko pekerjaan.

Sementara itu, ahli waris kader Misrani, Abdurrahim, merencanakan menggunakan santunan yang diterimanya untuk biaya pendidikan anaknya. Ia mengungkapkan kekagetan atas perlindungan yang diberikan kepada kader Posyandu melalui program ini, dan menekankan betapa bermanfaatnya santunan tersebut dalam mendukung pendidikan.

Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan angka stunting. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi kepada ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

Dalam pelaksanaannya, setiap kecamatan telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan Camat, Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, dan elemen kader. Makanan bernutrisi, seperti telur, ikan, ayam, dan daging, didistribusikan kepada bayi dan bumil risti melalui kerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan). Para kader Posyandu memainkan peran penting dalam memantau intervensi pemberian makanan tambahan ini dan memastikan bahwa PMT yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh bumil risti dan baduta yang rentan terhadap stunting. Informasi ini dilaporkan secara harian melalui aplikasi "Banyuwangi Tanggap Stunting."

Langkah-langkah berani ini mencerminkan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk mencapai "zero stunting" di wilayah mereka, sambil memberikan penghargaan dan perlindungan kepada para pahlawan kesehatan masyarakat mereka, para kader Posyandu. Upaya bersama ini menjadi tonggak penting dalam perang melawan stunting dan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Banyuwangi.